Evaluasi Pengelolaan Anggaran Publik Pada Program Ketenagakerjaan di Kabupaten Semarang
Main Article Content
Abstract
Pengelolaan anggaran publik yang efektif merupakan pilar utama keberhasilan program jaminan sosial, khususnya dalam sektor ketenagakerjaan di Tingkat daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengelolaan anggaran publik pada Program Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Semarang dengan fokus pada aspek transparansi, akuntabilitas, dan ketepatan sasaran. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi pustaka (library research). Data dikumpulkan melalui penelusuran dokumen hukum, laporan pertanggungjawaban keuangan publik, serta literatur terkait yang dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur penganggaran program sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Semarang telah selaras dengan kerangka regulasi nasional, namun secara substantif masih ditemukan ketimpangan antara alokasi anggaran dengan realisasi serapan manfaat bagi pekerja sektor informal. Selain itu, hasil evaluasi dokumen mengungkapkan adanya celah dalam mekanisme pengawasan internal yang berpotensi menghambat efektivitas distribusi dana sosial. Evaluasi ini menyimpulkan bahwa perlu adanya sinkronisasi kebijakan anggaran yang lebih transparan berbasis data terpadu untuk mengoptimalkan perlindungan sosial ketenagakerjaan di masa mendatang
Downloads
Article Details

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
References
Ashilah, A., Farhan, A. F., & Kustiawan, K. (2025). Implementasi tugas pokok dan fungsi pengelolaan keuangan pada Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat DPRD Kota Tanjungpinang. Jurnal Ilmu Komunikasi, Administrasi Publik dan Kebijakan Negara, 2(3), 29–44. https://doi.org/10.62383/komunikasi.v2i3.416
Badan Pusat Statistik Kabupaten Semarang. (2024). Keadaan ketenagakerjaan Kabupaten Semarang Agustus 2024 (BRS No. 11/11/3322/Th. V, 14 November 2024). Badan Pusat Statistik.
Edward III, G. C. (1980). Implementing public policy. Washington, DC: Congressional Quarterly Press.
Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). Agar belanja pusat dan daerah harmonis di 2024. Media Keuangan. https://bskdn.kemendagri.go.id/website/tingkatkan-tata-kelola-keuangan-daerah-bskdn-kemendagri-susun-modul-laporan-hasil-pengukuran-ipkd
Lintang, K. (2024). Keuangan publik: Teori dan implementasi pengambilan keputusan publik. Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik, 27(2). https://doi.org/10.31845/jwk.v27i2.1035
Nugraheni, R. Y., & Hidayat, Z. (2017). Evaluasi pengelolaan keuangan pemerintah daerah Kota Semarang. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Diponegoro.
Pemerintah Kabupaten Semarang. (2024). Laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Semarang Tahun Anggaran 2023. Kabupaten Semarang.